Anggi, TP – Kepemimpinan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy bersama Wakil Bupati Marinus Mandacan pada periode kedua ini berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan, salah satunya masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pegunungan Arfak.
Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada pemerintah agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dapat lebih optimal dan masyarakat merasa nyaman. “Memberikan rasa aman dan nyaman telah menjadi prioritas di awal kepemimpinan kami pada periode kedua ini. Hal ini megingat beberapa bulan belakangan ini sejumlah fasilitas umum maupun pemerintah dipalang dan bahkan dirusak dan dibakar oleh sekelompok warga akibat masalah pribadi maupun kelompok,” terang Yosias Saroy saat memimpin apel perdana pasca dilantik sebagai Bupati Pegunungan Arfak periode 2021-2024, Senin (1/3/2021).
Kondisi tersebut membuat para ASN tidak dapat bekerja di tempat tugas secara efektif oleh karena kurang adanya jaminan keamanan. Tentunya hal ini berimbas pada tidak adanya pelayanan kepada masyarakat serta terhambatnya roda pemerintahan. “Kami pemerintah sudah cukup sabar selama 5 tahun. Wibawa pemerintah diinjak-injak, jadi periode kedua ini stop dengan palang memalang fasilitas umum dan pemerintah. Bila perlu kami akan turunkan tangan besi untuk atasi masalah kamtibmas di pegunungan arfak,” ungkap Yosias.
Bupati mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan segera menggelar tikar adat dengan menghadirkan para tokoh adat, tokoh agama, kepala-kepala suku termasuk kepala suku besar Arfak Dominggus Mandacan, unsur agama serta Kapolres Manokwari dan Dandim 1801 Manokwari. “Dalam waktu dekat kami (pemerintah-red) akan gelar tikar adat untuk membahas penyelesaian masalah kamtibmas di Pegaf. Nantinya ada kesepakatan Bersama untuk ditanda tangani dan dipatuhi,” tutur Bupati.
Menurut Bupati Yosias, 5 tahun kepemimpinannya yang lalu, sudah cukup dihadapkan dengan masalah palang memalang oleh kelompok masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan selalu dirusak dan dibakar dalam setiap masalah-masalah yang terjadi. Sehingga perlu digelar tikar adat bersama stake holder.
Jika nantinya ada pihak-pihak yang melanggar hasil kesepakatan Bersama, maka langsung diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Hal ini semata-mata untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi setiap ASN yang bekerja di Pegunungan Arfak.
“Ini juga memberikan efek jerah bagi masyarakat yang ingin membuat kekacauan di Pegunungan Arfak,” ungkap Bupati.
Rangkaian itu, terjadi di tahun 2020 lalu, ada sejumlah fasilitas pemerintah yang dirusak dan dibakar, seperti perumahan pejabat dan kediaman Wakil Bupati, serta kantor bupati yang dirusak pasca pengumuman hasil CPNS formasi 2018. Peristiwa yang terakhir yaitu pemalangan kantor Bupati/ kantor DPRD serta jalan di lokasi perkantoran di ullong, akibatnya sekitar 3 minggu lebih tidak ada aktifitas perkantoran di Pegunungan Arfak, termasuk pelayanan di kantor Bank Papua Anggi lumpuh total hingga saat ini, oleh karena insiden pengrusakan saat aktifitas kantor. [K&K-R3]
