Manokwari, TP – Komisi III DPR Papua Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pesawat jenis Cessna Grand Caravan dengan nomo register PK-RSP di Bandara Rendani, Manokwari, Rabu (10/2) pagi.
Pesawat milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tersebut, selama ini dioperasikan PT Papua Doberai Mandiri (Padoma).
Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Zeth Kadakolo mengatakan, sidak kali ini menjadi kelanjutan hearing di antara DPR Papua Barat dan PT Padoma selaku mitra kerja PT Padoma dalam rangka RAPBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021.
Dikatakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Sorong ini, melalui APBD, PT Padoma bisa membeli pesawat yang sekarang beroperasi di Nabire, Papua. Lanjut dia, meski home base di Nabire, tetapi kedudukan perusahaan itu berada di Manokwari, Papua Barat.
“Kemarin kami hearing dengan staf PT Padoma, khususnya salah satu staf yang menangani penerbangan pesawat ini, Bapak Suruan,” ungkap Kadakolo kepada Tabura Pos di Bandara Rendani, Manokwari, Rabu (10/2).
Ia menerangkan, kebetulan keberadaan pesawat ini sudah dikoordinasikan, sehingga begitu tiba di Bandara Rendani, pihaknya langsung melakukan sidak. Sidak dimaksudkan untuk mengetahui apakah pesawat masih layak terbang atau tidak, termasuk profit dari perusahaan tersebut.
Dikatakan Kadakolo, pihaknya melakukan pengecekan, karena selama ini banyak orang mengatakan pesawat yang dioperasikan PT Padoma, sudah tidak ada lagi.
“Padahal, setelah DPR Papua Barat masuk, kita hearing dan kita kejar terus. Kebetulan ternyata barangnya ada. Lalu, hasil sidaknya, pesawat masih layak terbang, buktinya ada di sini. Kalau tidak, dia tidak di sini,” tandas Kadakolo.
Kadakolo mengakui, pengoperasian pesawat sudah ditangani langsung PT Padoma. Lanjut dia, kalau sistem yang terdahulu, pesawat itu ‘direntalkan’ atau dikontrakkan ke PT Enggang Air Service.
“Tapi sekarang sudah dioperasikan langsung oleh PT Padoma sendiri sejak Juli 2020 lalu,” tandas Kadakolo.
Seperti diketahui, PT Padoma merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) dari Pemprov Papua Barat dan dibiayai dengan APBD Provinsi Papua Barat. [AND-R1]
