Sorong, PbP – Anggota DPR Papua Barat Surung H. Sibarani, SE, mengkritisi kebijakan kepala daerah di wilayah Papua Barat, yang menurutnya hanya menerapkan asas konsumtif dalam menjalankan program pembangunan.
Pasalnya, kata Surung, akibat hanya terfokus pada penghabisan atau penyerapan anggaran, banyak pembangunan di wilayah Papua Barat yang tidak memberikan dampak signifikan, baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi ataupun memberikan efek dalam menunjang pemerintah melalui pendapatan asli daerah (PAD).
Surung menegaskan, semestinya pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa mengedepankan asas manfaat dalam mengambil kebijakan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Selama ini, sebut Surung Pemda selalu hanya tahu menghabiskan anggaran yang diterima dari pusat, misalnya dana DAK, DAU, dana Perimbangan, Otsus dan sebagainya. Biasanya, pemerintah daerah hanya menghabiskan saja, tidak perna berpikir dana ini dikelolah untuk bisa menghasilkan uang kembali, atau minimal bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Tentunya harapan kita dari legislatif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan berkapita masyarakat hingga pendapatan asli daerah baik di kabupaten/kota maupun provinsi. Nah ini yang sangat saya harapkan, seharusnya banyak dan dilakukan dari dulu, jadi kita tidak selalu hanya tahu menghabiskan anggaran saja,” ujar Surung saat reses di Kota Sorong, belum lama ini.
Anggota komisi perekonomian DPR Papua Barat ini berharap, pemerintahan di seluruh Papua Barat bisa menggalakan sektor-sektor andalan baik dari sisi pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Jika ada komoditas unggulan, harus disuport, melalui kebijakan dan anggaran.
“Tentunya kita tidak bisa bercerita banyak jika suatu ketika tidak didukung dengan anggaran. Kita harus dorong anggaran misalnya ke dinas pertanian dan perkebunan, didorong anggaran sehingga mereka leluasa melakukan kegiatan. Misalnya kita buka lahan sawah, supaya bisa mendorong pendapatan perkapita petani, membuka lapangan kerja, hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan,” ujar Surung.
Ia menyebutkan, selama ini pemerintah daerah posisinya selalu berpikir bagaimana agar dana yang diterima bisa habis terserap, bukan dibelanjakan untuk menumbuhkan daya dorong pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak heran kalau ada bangunan-bangunan yang sampai sekarang tidak berfungsi.
“Jadi memang jiwa entrepreneurship kepala daerah itu yang harus kita tumbuhkan, supaya kebijakan yang lahir bisa lebih produktif. Suatu ketika anggaran turun, pemerintah daerah tidak hanya sibuk mencari cara agar penyerapannya sesuai waktu, tetapi bagaimana anggaran itu terserap dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [JOY-MJ]
