Manokwari, TP – Tim dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melakukan Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja DPW PKB Provinsi Papua Barat dan Sosialisasi Peraturan Partai, di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (5/11).
Tim Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja, Koordinator Zona Indonesia Timur, Muadz Anshari menjelaskan, dengan kegiatan ini, DPP ingin melihat gambaran utuh dan kinerja DPW PKB Provinsi Papua Barat.
“Kurangnya di mana, kelebihannya di mana, problem di mana, dan apa keluhannya. Dokumen yang paling dasar adalah SK PAC, perangkat organisasi di bawah DPW. Semua itu kita teliti. Kalau kesimpulannya belum, karena masih proses mengumpulkan data,” kata Anshari kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, semalam.
Ia mengungkapkan, dalam melakukan Monitoring Laporan Evaluasi Kinerja, terdapat 150 indikator yang akan diketahui skornya setelah angkanya dimasukkan. “Akan ada pleno skoring dan ini berlaku untuk 34 DPW di seluruh Indonesia,” tambah Anshari.
Meski belum ada skor, ia menilai, DPW PKB Papua Barat sudah berkinerja cukup baik, karena pembentukan kepengurusan di tingkat distrik sudah mencapai 95 persen. “Meski masih ada problem teknis yang masih dibenahi dan itu bersifat wajib,” ungkapnya.
Lanjut dia, setelah melakukan Monitoring Evaluasi Kinerja, DPP akan memberikan raport yang berisi skor, terkait kelebihan dan kekurangan DPW. Ditegaskan Anshari, dari hasil ini juga dipastikan ada reward (penghargaan) dan punishment (hukuman).
Ditambahkan Anshari, tujuan dari kegiatan ini sebenarnya untuk memperbaiki partai, dimana partai harus tetap sehat, kuat, dan berkembang. “Ibarat dokter sedang mendiagnosa pasien, apa keluhannya? Keluhan dan kekurangan itulah yang akan dibenahi,” tukasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu indikator kepemimpinan DPW PKB Papua Barat juga akan terlihat dari target perolehan kursi di legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, Anshari mengatakan, DPW masih bisa mempertahankan jumlah kursi di legislatif di tengah persaingan partai yang cukup ketat.
Dirinya mengaku, untuk memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi PKB di Indonesia timur, memang tidak mudah. Namun, sambung dia, ada potensi person yang bisa di-up grade di saat elektabilitas PKB sedang mengalami kenaikan.
“Saya juga optimis DPW PKB Papua Barat akan setara dengan di Jawa. Asalkan raport dari hasil monitoring ini dipenuhi. Jadi, dari monitoring ini, tim tidak bisa membuat penilaian kira-kira, harus konkrit dan valid,” kata Anshari.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Papua Barat, Abdullah Gazam menegaskan, monitoring ini menjadi kerinduannya, karena langkah ini sangat membantu pengurus di daerah.
“Apa yang dilakukan DPP hari ini, kami dengar dan kami taat. Apapun kebijakan yang diambil DPP, wajib hukumnya kami dukung dan kami ikuti, karena itu akan menjadi baik untuk kami di daerah,” ujarnya.
Dirinya mengakui, meski menargetkan pembentukan 100 persen PAC, tetapi dengan kekurangan dan kondisi geografis di Papua yang cukup sulit, tetapi pihaknya sudah bisa mencapai kelengkapan 95 persen pembentukan PAC.
“Meski kondisi geografis seperti itu, alhamdullilah, kita masih mencoba menjangkau 95 persen. Sebagai kader, wajib hukumnya harus kita tunaikan itu, membentuk kepengurusan 100 persen PAC,” tandas Gazam yang juga anggota DPR Papua Barat ini. Sedangkan terkait target kursi di legislatif, dia mengaku, dengan kecanggihan teknologi saat ini, DPW sangat optimis bisa menambah jumlah kursi, dimana sekarang sudah ada 2 kursi di DPR Papua Barat dan 12 kursi di tingkat kabupaten/kota. “Insya Allah, targetnya lebih dari yang sekarang. Kita benahi yang masih kurang,” pungkas Gazam. [HEN-R1]
