Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diingatkan untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan melalui refocusing untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
Anggota DPD-RI dari Dapil Provinsi Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengatakan, Pemprov sudah mengalokasikan dan refocusing anggaran cukup besar, sekitar 30-40 persen di semua organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, dari kondisi dan perkembangan kasus Covid-19 di Papua Barat, pemerintah harus kembali melihat dan memaksimalkan anggaran untuk meminimalisir penyebaran, terutama dampak yang ditimbulkannya.
Menurutnya, dalam meminimalisir penyebaran, diperlukan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat untuk menaati, mematuhi, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Yang perlu menjadi catatan saat ini adalah bagaimana tim yang sudah dibentuk bisa mendeteksi penyebarannya. Misalnya di Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, dan Kota Sorong menjadi daerah paling tinggi kasusnya,” ungkap Rahaningmas kepada para wartawan di Kantor MUI Provinsi Papua Barat, Manokwari, Sabtu (24/10).
Menurut hematnya, peningkatan kasus ini bisa terjadi karena peningkatan pemeriksaan, seperti PCR di daerah, kemudian tim yang melakukan tracking masif, baik melalui rapid test maupun pemeriksaan swab.
“Tapi bagaimana dengan daerah yang tidak punya alat, mereka tracking masif juga tidak punya alat, terus diperiksanya bagaimana? Mereka harus kirim dan tunggu lagi hasilnya,” terang Rahaningmas.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah terus memberikan motivasi dan mendorong masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Saya belum bisa menyalahkan pemerintah, tetapi saya menyoroti dari sisi anggaran yang cukup besar, perlu dimanfaatkan dengan maksimal, akselerasi kepada masyarakat yang berdampak langsung,” tandas Rahaningmas. [AND-R1]
