Manokwari, TP – Polda Papua Barat akan menyiapkan 2.807 personil untuk melakukan pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak di Provinsi Papua Barat.
Karo Ops Polda Papua Barat, Kombes Pol. Tri Atmodjo menerangkan, pengamanan Pilkada di Papua Barat akan diawali dengan Operasi Mantap Praja Mansinam 2020, Kamis (3/9/2020).
Menurutnya, 2.807 personil itu akan terlibat langsung dalam pengamanan pilkada. Di samping itu, ungkap Kabag Ops, Polda Papua Barat akan mendatangkan 3 satuan setingkat kompi (SST) yang terdiri dari 300 personil dari Mabes Polri.
“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang sudah dikeluarkan Bawaslu, daerah yang memiliki potensi kerawanan paling tinggi adalah Kabupaten Manokwari,” kata Atmodjo kepada para wartawan di Pulau Mansinam, Manokwari, belum lama ini.
Lanjut dia, daerah lain yang juga memiliki tingkat kerawanan, seperti Kaimana, Fakfak, dan Teluk Bintuni dengan kategori kerawanan tingkat tinggi, sedang, dan tidak terlalu rawan.
Namun, kata Karo Ops, secara nasional Kabupaten Manokwari masuk dalam kategori 10 daerah di Indonesia yang mempunyai tingkat kerawanan pilkada cukup tinggi.
“Sementara 3 SST dari Mabes Polri kita akan datangkan menjelang pemungutan suara. Kita akan minta back up pengamanan dari Mabes Polri, karena anggota-anggota kita akan disebar ke seluruh jajaran,” terang Karo Ops.
Selain fokus terhadap daerah yang mempunyai tingkat kerawanan, pihaknya juga akan fokus terhadap kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS).
“Ada TPS yang dikategorikan aman, TPS yang rawan, dan ada juga TPS yang sangat rawan,” kata dia.
Ditambahkan Atmodjo, sejuah ini jajaran di tingkat polres selalu melakukan sinergitas dan berkoordinasi bersama Bawaslu maupun KPU, termasuk pembentukan Sentra Gakkumdu.
Disinggung tentang penebalan pengamanan pada daerah yang dikategorikan rawan pilkada, Karo Ops menjelaskan, kriteria kerawanan yang memahaminya adalah kapolres.
“Nanti kapolres akan meminta kepada kita untuk memberitahukan back up kita di mana. Jadi, saya tidak mungkin dapat mengawal satu per satu daerah rawan. Nah, yang tahu betul daerahnya adalah kapolres,” pungkas Atmodjo. [FSM-R1]
