Manokwari, TP – Paket proyek penunjukkan langsung bagi para pengusaha dan kontraktor orang asli Papua harus tetap melalui mekanisme.
Jika tidak demikian, maka pemberian paket proyek yang mendahului tanpa mekanisme, maka berpotensi menjadi temuan aparat penegak hukum.
Hal ini dikatakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat ditemui sejumlah wartawan setelah memimpin pertemuan tertutup di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (13/7).
Gubernur menjelaskan, rapat yang dilaksanakan ini untuk meminta data semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jumlah paket. Menurutnya, semua paket di OPD harus melalui seksi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Untuk penunjukkan langsung yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa terhadap pengusaha orang asli Papua, sebelumnya harus diketahui berapa banyak pengusaha orang asli Papua yang perusahaan sudah memenuhi syarat melalui sistem Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).
Menurutnya, sistem LPSE bisa mendeteksi semua perusahaan yang terdaftar dan menolak secara otomatis apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat.
“Paket yang ada di semua OPD harus lewat SIRUP, sehingga semua bisa terdata. Kita bisa tahu di OPD misalnya A berapa paket, di OPD C berapa, seperti itu,” tandas Mandacan.
Ia juga mengatakan, rapat ini untuk menyaring semua laporan, apakah ada paket proyek yang mendahului tanpa melalui SIRUP atau mekanisme, sehingga ke depan tidak menjadi temuan, mengingat sistem yang ada sudah terpantau, baik KPK, LKPP, BPKP, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya.
“Artinya, semua orang tahu. Kalau kita akomodir perusahaan yang tidak memenuhi syarat, kita bisa dikomplain oleh pengusaha yang merasa bahwa saya punya data lengkap. Ini semua yang kita hindari. Ini merupakan pembinaan agar ke depan mereka bias belajar. Besok mereka akan rapat lanjut lagi, tadi saya sudah kasih arahan, nanti mereka tinggal tindak lanjut,” katanya.
Dari pantauan Tabura Pos, dalam rapat ini dihadiri Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat. Sementara di luar ruangan, tampak para pengusaha orang asli Papua menunggu untuk bertemu Gubernur agar mereka pun bisa diakomodir. [AND-R1]
