Manokwari, TP – Situasi keamanan, ketertiban dan kedamaian di masa pandemi Covid-19 di provinsi Papua Barat dikategorikan masih dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini, juga tidak terlepas dari peran seluruh lapisan masyarakat terutama tokoh agama dan suku yang ada di Papua Barat.
Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dihadapan para pejabat Negara yakni Menteri PMK RI, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB RI dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Gugus Tugas percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua Barat yang bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (7/7).
Gubernur menyampaikan, total anggaran untuk penanganan Covid-19 di Papua Barat sebesar Rp. 197, 8 milliar lebih. Penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja pada DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 yang diprioritaskan pada penanganan kesehatan, Jaring pengaman Sosial (JPS) dan dampak ekonomi.
Untuk penanganan kesehatan sendiri, Gubernur mengatakan meliputi 36 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 90,1 milliar lebih, untuk JPS meliputi dua kegiatan berupa bantuan tunai dan non tunai, serta bantuan pangan dengan total belanja anggaran sebesar Rp. 48,6 millair lebih.
Sedangkan untuk bantuan dampak ekonomi berupa bantuan pasca kerja yang di fokuskan bagi tenaga kerja yang di rumahkan atau di PHK serta bantuan sector formal dan non formal sebesar Rp. 48 milliar lebih, dan dukungan sekretariatan meliputi biaya penunjang kesekretariatan dan biaya pendapatan non kesehatan dengan total biaya Rp. 4,4 milliar.
Gubernur memaparkan, dalam penanganan Covid 19 di Papua Barat, pemprov Papua Barat telah mengambil kebijakan untuk ketersediaan bahan pokok dan mengantisipasi lonjakan harga yang berdampak semakin tingginya inflasi dengan melakukan pembagian sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai komoditi yang ada seperti, beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, gula pasir 1 kg dan beberapa bahan lainnya.
Untuk total biaya pengadaan barang kebutuhan pokok dan biaya distribusi sebesar Rp. 51,5 miliar lebih, biaya pengadaan barang kebutuhan pokok sebesar Rp. 45,9 miliar dan biaya distribusi sebesar 5,5 miliar.
Berdasarkan rekapitulasi kebutuhan anggaran pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan dan holtikultura sebesar Rp. 31,7 miliar yang meliputi komoditi keladi dengan luas lahan 100 ha dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp 11,2 miliar. Ubi jalar atau petatas luas lahan 100 ha dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6,2 miliar. Ubi kayu atau kasbi luas lahan 100 ha dengan kebutuhan anggaran Rp. 11,2 miliar. Jagung luas lahan 100 ha dengan kebutuhan anggaran Rp. 1,2 miliar dan sayuran atau kubis seluas 100 ha dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1,9 miliar.
“Pengembangan komoditi ini untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat karantina wilayah dan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh Bulog dan distributor,” ucap Gubernur saat memaparkan laporannya.
Sementara itu, berkaitan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan di sector kesehatan diantaranya dengan melakukan pengadaan alat laboratorium baik alat Tes Cepat Molokuler (TCM) sebanyak 10 unit dan mesin polymerace Chain Reaction (PCR) sebanyak 6 unit di 11 rumah sakit yang ada di Papua Barat.
Namun sayangnya, kata Gubernur dari 16 unit alat tersebut masih ada beberapa rumah sakit yang belum mengoperasikannya dengan alasan tenaga operasional yang dimiliki masih mengikuti magang di luar Papua Barat sehingga untuk mempercepat penanganan covid-19 pemerintah daerah harus bekerjasama dengan beberapa laboratorium rujukan di luar Papua Barat seperti laboratorium di Makassar, Balai Litbangkes Papua, dan Badan Litbangkes Jakarta.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan berdasarkan jenis logistic yang didatangkan dan didistribusikan di masing-masing Kabupaten Kota di Papua Barat diantaranya Cover all suit, Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah, masker kain, masker NG5, thermogun, rapid tes, CTM, cadridge sars Covid 19, dan obat anti virus.
Diakhir paparannya, Gubernur menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama secara aktif terlibat memutus mata rantai penularan Covid 19 dengan patuh dan taat pada protokol kesehatan.
“Tanpa itu semua, maka epidemic ini akan berlangsung lebih lama dan korban di masyarakat akan semakin besar,” pungkasnya.[AND]
