Manokwari, TP – Banyak aspirasi dan keluhan masyarakat 6 kampung di Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak yang disampaikan saat anggota Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Wenand Weripang melakukan kunjungan kerja, belum lama ini.
Namun, tegas Weripang, dari sekian banyak aspirasi yang disampaikan, hal yang harus diutamakan dan menjadi prioritas, yakni pengaspalan jalan dari Kampung Waserat menuju Kampung Saharei, sekitar 50 km lebih.
“Masyarakat minta jalan diaspal. Jalan di sana rusak parah sekali. Dari semua aspirasi, pengaspalan jalan yang harus diutamakan dari Waserat menuju Saharei,” tegas Weripang yang ditemui Tabura Pos di Kantor MRPB, Rabu (10/4).
Diungkapkannya, selama ini, masyarakat jika ke kota, harus menggunakan akses laut sekitar 3 jam lamanya. Namun jika sedang musim ombak, tentunya akan sangat membahayakan dan bisa 6 bulan masyarakat tidak ke kota untuk mengurus keperluannya.
“Seandainya saja kondisi jalan bagus, perjalanan mungkin hanya sekitar 2 jam saja. Lewat laut, kalau teduh bagus, tapi kalau musim gelombang, setengah mati sekali. Macam orang sakit atau mama-mama yang mau bawa barang jualan, susah dibawa ke kota. Sayur, kelapa, dan ikan, susah dibawa ke kota kalau musim gelombang atau pancaroba, sehingga mereka minta jalan diaspal supaya semua aktivitas lancar,” tukasnya.
Ia mengutarakan, sebenarnya jalan Waserat-Saharei sudah dihampar dan terus-menerus dihampar, tetapi belum pernah diaspal. Jalan yang diaspal, kata dia, hanya sampai di depan Kampung Waserat sekitar 1 km, tetapi setelah Kampung Waserat mau ke Kampung Sanggaram, Kiriabisa, Tunas Gain, dan Weri, semuanya belum diaspal, sehingga masyarakat mendambakan pengaspalan.
Menurutnya, selama ini tidak ada angkutan umum yang melayani rute keenam kampung ini, sehingga masyarakat yang mau ke kota, terpaksa harus menumpang jika ada truk perusahaan turun ke kota.
“Transportasi umum belum masuk, bagaimana mau masuk kalau jalan saja rusak parah. Jadi, mereka numpang di truk yang beli kayu dari masyarakat di pinggir-pinggir jalan. Nah, mereka numpang di truk itu ke kota, setengah mati sekali,” sebut Weripang.
Dikatakannya, setelah jalan ke 6 kampung itu diaspal, otomatis pemda akan membuka rute angkutan umum, seperti yang sudah dilakukan ke daerah Fakfak Barat, arah ke Werba, Teluk, dan Kokas.
“Ketika nanti jalan sudah diaspal, pasti ada angkutan umum. Memang fasilitasnya belum disiapkan pemda, maka belum ada angkutan umum,” ungkap Weripang.
Aspirasi kedua, sambung Weripang, yakni tentang guru yang tidak menetap mengajar di SMP Weri, dengan alasan Weri merupakan daerah pedalaman dan jauh dari kota, sehingga para guru lebih senang di kota.
“Dong tidak mengajar, hanya tinggal di kota, setiap bulan terima gaji. Itu yang terjadi di Distrik Weri. Yang ada hanya 1 guru saja yang mengajar sekitar 1 tahun, sedangkan kepala sekolah plus tata usaha dan guru-guru lain tidak ada di tempat, semua berada di kota,” katanya.
Dirinya mengaku sempat berusaha ingin bertemu seorang guru yang masih menetap untuk mengajar di SMP Weri, tetapi saat itu sedang keluar. Tujuannya, kata Weripang, dirinya ingin menanyakan alasan para guru tidak betah mengajar di SMP Weri.
Ia menambahkan, dirinya juga sudah berupaya menemui pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak untuk menyampaikan temuan di lapangan, tetapi memang tak sempat bertemu Kepala Dinas Pendidikan. Dengan ketiadaan guru ini, maka anak-anak usia sekolah tidak mendapat pelajaran secara baik, padahal ini sudah mau mendekati ujian, tetapi gurunya tidak ada di tempat.
“Saya datang dan saksikan sendiri, tidak ada guru di tempat. Artinya, kalau model kayak begini, kita tidak bisa mengharapkan sumber daya manusia yang lebih baik daripada hari ini. Kita tidak bisa mengharapkan SDM yang kreatif, inovatif, aspiratif, nasionalis, dan berkualitas di negeri ini,” tandas Weripang.
Lanjut anggota Pokja Adat ini, jika mengambil referensi dari Jepang setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang tidak menanyakan hal lain, hanya menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa.
“Itu artinya, pendidikan kunci dari suatu perubahan bangsa. Nah itu yang berbanding terbalik dengan di Weri. Saya tidak tahu apakah tidak ada pengontrolan dari dinas terkait, ini sengaja dibiarkan atau mungkin hak-hak guru yang tidak terjawab dengan baik,” tanyanya.
Ditanya apakah di SMP Weri telah disiapkan rumah guru, ia mengaku, sebenarnya ada perumahan guru. “Yang saya tidak lihat itu fasilitas lab komputer, sehingga masyarakat usulkan kalau bisa nanti ada lab komputer, karena sekarang anak SMP persiapan ujian memakai sistem UNBK, sehingga mereka minta barang itu lagi,” tambah Weripang seraya mengatakan, untuk SD di Kampung Kiriabisa dan Sanggaram, juga membutuhkan guru.
Aspirasi ketiga, kata dia, masyarakat mengharapkan ada pembangunan asrama khusus anak-anak Baham di Kota Fakfak. Asrama itu, lanjut Weripang, akan dipakai menampung anak-anak yang melanjutkan pendidikan, mulai SMP dan SMA di Kota Fakfak.
“Anak-anak dari kampung, kalau ke kota tinggal numpang di keluarga, kadang kebebasannya tidak seperti tinggal di rumah. Itu yang terkadang menjadi penghalang anak-anak bersekolah di kota. Jadi, harus ada asrama di kota khusus untuk SMP dan SMA,” pintanya.
Dia mengaku kasihan dengan anak-anak dari kampung yang hendak melanjutkan pendidikan di kota, karena mereka tidak punya rumah di kota.
“Mereka datang dari kampung ke kota, harus kos atau numpang di rumah orang lain. Tahu sendiri kalau tinggal di kos, pasti biaya kos, biaya listrik, biaya air, biaya makan dan minum, segalanya, sedangkan kondisi perekonomian orangtua di kampung tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu,” tukas Weripang.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan, anak-anak mau melanjutkan pendidikan di kota, frustrasi, terpaksa pulang lagi ke kampung dan putus sekolah. “Jadi, asrama itu penting,” tekannya.
Ia mengungkapkan, masyarakat juga mendambakan bantuan perumahan rakyat, karena menurut warga, sesuai visi dan misi Gubernur Papua Barat saat kampanye, nanti ada perumahan untuk rakyat dan sekarang masyarakat menunggunya.
Dikatakannya, masyarakat berharap ada bantuan pembangunan tempat ibadah di Kampung Kiriabisa dan Saharei, karena di sana belum ada masjid. “Memang sudah ada slop beton, tetapi belum ada bangunannya, sehingga mereka harap ada bantuan pemerintah provinsi,” tuturnya.
Lanjut dia, masyarakat di Kampung Weri juga meminta bantuan sarana dan prasarana air bersih serta pembangunan tempat ibadah untuk GKI dan GPI. “Di situ memang belum ada masjid dan gereja, khususnya GPI dan GKI. Dong masih pakai masyarakat punya rumah-rumah untuk ibadah. Itulah yang terjadi,” sebut dia.
Selain itu, masyarakay juga mengharapkan ada bantuan perahu nelayan dan pembangunan talud untuk mencegah abrasi pantai, meski usulan itu tidak terlalu urgen jika dibandingkan pengaspalan jalan, ketiadaan guru, dan pembangunan asrama. [HEN-R1]
