Manokwari, TP – Distrik Tanah Rubuh menjadi distrik pertama di Kabupaten Manokwari yang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)tingkat distrik Rabu (27/2), yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Manokwari.
Dalam arahannya, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan berharap Musrenbang bukan hanya sekadar formalitas tahunan, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menetapkan kesepakatan antara para peserta terkait usulan program/prioritas yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan skala prioritas.
“Diharapkan semua usulan program atau kegiatan yang dihasilkan dalam Musrenbang distrik ini sudah harus diinput dalam aplikasi e-planning,” tegasnya.
Mengingat pentingnya forum Musrenbang, dia juga para perwakilan kampung maupun stakeholders terkait termasuk anggota dewan yang terhormat pada daerah pemilihan Distrik Tanah Rubuh untuk bersama-sama menentukan program atau kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
“Mengingat penginputan aplikasi e-planning diperlukan data yang lengkap, maka diminta agar usulan yang disampaikan mencantumkan lokasi yang jelas, target volume (panjang, luasan, unit, dan lain-lain), disertai pagu anggaran indikatifnya,” terangnya.
Hasil musrenbang tingkat distrik, kata dia, selanjutnya akan disinergikan dengan rencana kerja (Renja) OPD dan akan dibahas pada Forum OPD dan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kabupaten Manokwari yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2019.
“Sedangkan usulan program/kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi akan dilanjutkan ke provinsi pada saat Musrenbang provinsi yang direncanakan berlangsung pada akhir Maret 2019,” sebutnya.
Kepada para pimpinan OPD, kepala distrik, lurah, dan kepala kampung, dia meminta untuk mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran pembangunan secara efisien, efektif, transparan, serta akuntabel, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi masyarakat.
“Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta stakeholders terkait dapat berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan, masukan, dan pengawalan terhadap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan,” tukasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari, Tajuddin mengatakan, pelaksanaan Musrenbang distrik paling lama pada 28 Februari, sementara Musrenbang kampung paling lambat dilaksanakan pada 31 Januari. “Jadi jangan sampai ke depan ada surat dulu baru laksanakan. Ini sudah amanat UU jadi tanpa surat juga dilaksanakan,”tegasnya.
Untuk kampung, kata dia, Musrenbang bisa dilaksanakan pada bulan November atau Desember tahun sebelumnya. Jika Musrenbang kampung dilaksanakan pada November atau Desember, kata dia, pembahasannya akan lebih matang. “Sementara Musrenbang distrik bisa dilaksanakan pada Januari atau Februari dan paling lambat akhir Februari,” sebutnya.
Mengenai usulan program kegiatan yang disampaikan dalam Musrenbang, menurutnya, harus mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2020. Sebagaimana sudah disusun dalam draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD tahun 2020, kata dia, semua mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam RKPD, kata dia, prioritas pembangunan Kabupaten Manokwari yakni pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Saat ini, IPM Kabupaten Manokwari berada pada pisisi 70,69.
Meskipun, menurut UNDP angka itu sudah di level yang tinggi, namun dia mengingatkan untuk tidak berpuas diri, tapi harus mencapai angka yang lebih tinggi lagi.
“Kesehatan juga demikian. Masih banyak kasus bidang kesehatan yang perlu ditangani,” sebutnya.
Prioritas kedua, kata dia, yakni peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat. Sebab, angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari masih di atas rata-rata nasional. “Itu artinya, masyarakat kita perekonomiannya belum begitu baik,” tegasnya.
Prioritas berikut, menurut Tajuddin adalah pembangunan infrastruktur. Sebab, saat ini masih ada kampung di Kabupaten Manokwari yang terisolir. Selain itu, tata kelola pemerintahan serta masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Itulah prioritas- prioritas di tahun 2020. Jadi mohon semua pembahasan mengacu ke sana. Tapi kadang di distrik yang usul infrastruktur saja,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan agar usulan program juga berdasarkan potensi daerah masing-masing. Dia mencontohkan Distrik Tanah Rubuh yang berada di garus pantai perlu juga mengusulkan program di bidang perikanan dan kelautan.
Kepala Distrik Tanah Rubuh, Yahya Karel Asrou dalam laporannya, penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang merupakan keputusan bersama para kepala kampung dalam pertemuan Jumat pekan lalu. Dalam pertemuan itu, selain menetapkan pelaksanaan Musrenbang distrik, pihaknya juga melihat hasil Musrenbang kampung dan memilah usulan program yang bisa dibiayai dengan Dana Desa dan yang diteruskan pada Musrenbang distrik.
Hadir pada pembukaan Musrenbang Distrik Tanah Rubuh yakni para pimpinan OPD, kepala dan sekretaris kampung, serta para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, dan undangan lainnya. (BNB-R3)
