Manokwari, TP – Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, rencana peleburan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat telah dibahas dalam sidang DPR Papua Barat Tahun Anggaran 2018 lalu.
Peleburan kelembagaan itu, jelas Djalimun menjadi kewenangan Gubernur Papua Barat, dan pihaknya sesuai peraturan perundang-undangan hanya melakukan evaluasi terhadap kinerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat setiap tahunnya.
Untuk peleburan kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu, masih menunggu perintah Gubernur. “Jika Beliau perintahkan untuk segera meleburkan kelembagaan, kita akan membuat telaah dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait,” jelas Djalimun kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, telaah dan kajian yang dilakukan Biro Organisasi hanya untuk pengabungan kelembagaan terkait, apakah kelembagaan itu serumpun atau tidak. “Sebab, kita akan melihat dari skor nilai sebelumnya. Kemudian tipe A, tipe B, atau tipe C. Kalau kita pisahkan atau meleburkan apa dampaknya,” jelas Djalimun.
Disinggung soal hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat, Djalimun menyatakan evaluasi yang dilakukan baru sebatas pada beban kerja dan skor dengan indikator sementara mengacu pada beban kerja dan skor nilai.
“Ada beberapa OPD yang kita leburkan sebab skornya kecil. Misalnya ada OPD yang skornya tipe C namun setelah dilebur skornya naik menjadi tipe B seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan,” sebutnya.
Awalnya, skor Lembaga Pertanahan kecil dan Dinas Lingkungan Hidup tipenya C tapi, setelah Dinas Lingkungan Hidup digabungkan atau dilebur dengan lembaga Pertanahan skornya naik menjadi tipe B.
Indikator penetapan tipe dan skor nilai, Djalimun menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang didalam PP tersebut mengatur variabel-variabelnya.
“Kalau data-data dan dokumen penggabungan kelembagaan sudah ada. Andaikata pak gubernur sudah perintahkan, maka kami akan siapkan dokumen tersebut, baik berdasarkan beban kerja, rumpunnya, maupun tipe kelembagaannya sesuai dengan variabel yang diatur dalam PP,” pungkasnya. [FSM-R3]
