Manokwari, TP – Bidang Keuangan Polda Papua Barat mengadakan Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018.
Kabid Keuangan Polda Papua Barat, AKBP Ignasius Jaya Misa mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai apa yang menjadi visi dan misi pemerintah yang bersih dan baik.
“Kegiatan rekonsiliasi merupakan bentuk kegiatan untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan barang milik negara, sehingga tidak ada anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara salah dan tidak ada barang yang hilang,” tandas Misa kepada para wartawan di Hotel Valdos, Manokwari, Rabu (23/1).
Dikatakannya, pihaknya mempertahankan aset negara dan dilaporkan setiap tahun, sehingga nanti akan diperiksa BPK-RI. Lanjut Misa, BPK-RI akan melakukan audit, sehingga pihaknya mempertahankan opini laporan keuangan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia menjelaskan, SAIBA adalah sistem aplikasi dari pemerintah yang diadopsi untuk dipakai sebagai bahan pelaporan. Meski tidak memungkiri dalam penyusunan pelaporan ada kendala yang dialami, tegas Kabid Keuangan ini, tetapi untuk mencocokkan data apabila ada kekeliruan, akan segera dilakukan evaluasi dan diselaraskan.
Misa mengungkapkan, sejauh ini sudah mendapatkan predikat WTP sebanyak 5 kali berturut-turut dan untuk mendapatkan predikat itu, tidak mudah, dibutuhkan pemikiran dari bulan ke bulan tanpa putus, baik dari sisi pelaporan keuangan maupun dari sisi kinerja.
Untuk mendapat predikat WTP, kata Misa, dibutuhkan kesesuaian antara anggaran yang dicairkan dan yang dipertanggungjawabkan dengan Kementerian Keuangan.
“Jadi, satker di Polda harus cocok nilainya, kemudian nilai barang-barang yang kita peroleh, baik dari hibah atau yang kita belanja sendiri, itu harus cocok dengan Kementerian Keuangan. Dengan keakuratan itulah, kita menyajikan sistem pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan, barulah bisa dinilai. Untuk Polda Papua Barat di tahun 2019, nilainya sekitar Rp. 676 milliar, dibandingkan tahun 2018, terjadi kenaikan, karena tahun ini kita ada Operasi Mantap Brata Pilpres dan Pileg,” tukasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Polri Berpredikat WTP 5 Kali Berturut-turut, Kita Tingkatkan Jajaran Keuangan yang Bermartabat dan Terpercaya Guna Mewujudkan Polri yang Promoter’. [CR45-R1]
