Manokwari, TP – Bappeda Provinsi Papua Barat melakukan validasi data asosiasi lokal yang beranggotakan pengusaha asli Papua. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas para pengusaha asli Papua.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menginginkan pengusaha asli Papua benar-benar ada dalam sebuah wadah atau asosiasi lokal, sehingga tidak ada lagi pengusaha yang datang sendiri-sendiri meminta proyek.
“Supaya terbina dan terakomodir, maka pengusaha asli Papua itu harus ada dalam sebuah asosiasi lokal yang sudah ada di Papua Barat,” pinta Sangkek dalam arahannya di ruang rapat Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat, Kamis (13/12).
Diungkapkannya, validasi data pengusaha asli Papua se-Papua Barat pada 2018, akan dilakukan di semua kabupaten dan kota, dimana sekarang validasi dilakukan untuk asosiasi lokal di Manokwari, nanti menyusul ke Sorong, Kaimana, dan Fakfak. “Diharapkan tahun ini bisa semua terdata,” kata Sangkek.
Dirinya mengimbau pengurus asosiasi lokal yang memiliki keanggotaan di kabupaten lain agar berkoordinasi dengan anggotanya terkait kegiatan ini demi mempercepat proses pendataan.
“Pengurus asosiasi pengusaha lokal juga harus beri data yang jelas ke panitia di Bappeda Provinsi, lengkap dengan profil perusahaan dan anggotanya dengan tujuan memudahkan dalam pemeriksaan keakuratan data atau administrasi profil perusahaan tersebut. Kantor asosiasi juga harus jelas alamat dan nama pengurusnya. Begitu juga dengan alamat kantor anggotanya, semua harus jelas,” tandasnya.
Sangkek menegaskan, pendataan ini bukan untuk membagi proyek atau paket proyek, tetapi ke depan, mereka akan diberikan pendampingan dan pembekalan, sehingga bisa menjadi pengusaha mandiri dan mengikuti proses tender secara online, baik di SKPD tertentu maupun dalam proyek nasional.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Nikolas Saiduy menambahkan, kegiatan ini dikhususkan bagi asosiasi lokal yang mengakomodir perusahaan milik pengusaha asli Papua, bukan asosiasi nasional.
Dengan demikian, lanjut Saiduy, asosiasi berskala nasional, seperti Ardin, Gapensi dan sebagainya, tidak masuk dalam program ini, tetapi dikhususkan untuk asosiasi lokal Papua, seperti ASPAP, KAP dan lain sebagainya.
“Tujuannya agar asosiasi lokal ini bisa ikut terlibat membantu pemerintah dalam memberdayakan pengusaha asli Papua, sehingga ketika pengusaha itu tidak ada kegiatan proyek lagi, mereka tidak menganggur, tetapi dengan adanya asosiasi dapat dicari solusi untuk menciptakan pekerjaan yang baru di luar proyek-proyek pemerintah,” tandas Saiduy.
Dikatakannya, bisa saja melalui asosiasi, membuat usaha peternakan, pertanian dan sebagainya, sehingga lewat usaha tersebut, kapasitas pengusaha asli Papua bisa meningkat dan mandiri serta ke depan bisa terlibat dalam proyek berkelas nasional.
“Asosiasi-asosiasi lokal yang ada saat ini harus benar-benar mengakomodir semua anggotanya, jangan lagi nanti seperti dulu. Dulu ada ASPAP, asosiasi untuk mengakomodir semua pengusaha asli Papua, tetapi karena anggota merasa tidak puas dengan pengurus, maka dibuat lagi asosiasi lain, sehingga saat ini di Papua Barat ada begitu banyak asosiasi lokal,” beber Saiduy.
Di samping itu, Saiduy berharap semua asosiasi dan anggotanya dari pengusaha asli Papua harus kompak, sehingga ketika maju bersama-sama, jangan mudah terpecah belah. [CR46-R1]
