Manokwari, TP – Komisi C DPR Papua Barat, akan mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat, untuk meminta klarifikasi atas laporan masyarakat tentang banyaknya paket pekejaan yang masih tertahan.
“Dinas PUPR ini anggarannya sampai 1 triliun lebih dan sampai sekarang masih banyak pekejaan yang tersendat, kami dari komisi C ada berupaya memanggil meraka, tetapi ketua komisi masih berhalangan,” kata anggota Komisi C DPR Papua Barat, Sanusi Rahangnimas, kepada wartawan di kantornya, belum lama ini.
Pihaknya kata Sanusi, sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan banyak dokumen pekerjaan yang belum ditandatangani pimpimnan dinas.
“Ada apa sampai menumpuk banyak dokumen pekerjaan di meja pimpinan, padahal waktu tinggal sedikit, bagaimana serapan berjalan baik,” jelas Sanusi seraya mengatakan akan meminta pihak PUPR mempersentasekan serapan anggaran.
Bertolak dari berbagai keluhan yang diasampaikan ke pihaknya, maka kata Sanusi, Komisi C DPR Papua Barat, akan mengundang dinas PUPR yang dinilai salah satu dinas pengelola anggaran terbesar di Pemprov Papua Barat.
“Kami juga mempertanykan bahwa kontraktor asli papua ada yang hanya dikasih 80 juta, itu untuk apa, sehingga kami akan mengundang, tetapi ketua masih sakit,” tandas Sanusi seraya menegaskan, semua dokumen pekerjaan yang sudah ditandatangani harus segera dibagi. [SDR-R1]
