Manokwari, TP – Akademisi Unipa, Anton Sineri, mempertanyakan tindak lanjut 14 poin yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional Keanakeragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif, yang berlangsung di Manokwari, beberapa bulan lalu.
Sineri mengatakan, untuk mengimplementasikan hal tersebut, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Papua Barat, dan kabupaten/kota, harus memahami 14 poin itu, sehingga program yang disiapkan masing-masing OPD, sudah mengakomdir dan sejalan dengan provinsi konservasi.
“Selain itu, harus dipastikan apakah OPD teknis di provinsi, kabupaten dan kota, sudah mengetahui, memahami dengan baik dan menindakalanjuti 14 poin dari hasil ICBE atau belum dan apakah masuk dalam program kerja atau tidak,” ujar Sineri yang juga meruapakan Alumni Unipa, kepada Tabura Pos, belum lama ini.
Ia mengutarakan, untuk mensinkronkan pandangan, aagr 14 point tersebut, dapat terakomodir dalam program OPD, Gubernur Papua Barat, harus segera mengevaluasi kinerja jajarannya.
“Tapi hal ini merupakan masukkan saja dari saya sebagai akademisi, tergantung apakah pemerintah mau merespon atau tidak. Tetapi, pada intinya kita menunggu tindak lanjut dari bukti rencana sebagai provinsi konservasi,” terangnya seraya menambahkan, bila terlalu lama maka, 14 konferensi hanya sebatas seremonial belaka.
Ia menambahkan, dampak dari lambatnya menindak lanjuti apa yang telah disepakati tentunya sangat luas, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menyangkut kepastian hak tanah dan wilayah adat Masyarakat Papua.
“Jadi Bapak Gubernur harus segera bertindak menindak lanjuti hal ini, selagi masih segar diingatan kita semua dan juga dalam melihat program ditahun yang akan datang,” tandansya. [CR46-R4]
