Manokwari, TP – Berdasarkan kemampuan anggaran pemerintah, secara perlahan, pembangunan jalan dan jembatan pada ruas nasional Trans Papua di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.072,62 km hingga akhir Tahun Anggaran 2018 terus mengalami kemajuan dan diklaim sudah tembus hingga ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XVII Manokwari, Provinsi Papua Barat, Yohanes T. Tulak, ST, MT menjelaskan, untuk pembangunan jalan Trans Papua di Papua Barat dibagi menjadi 2 segmen.
Segmen pertama sepanjang 594,81 km menghubungkan Sorong-Maybrat-Manokwari. Dengan kondisi jalan sekarang, kata dia, kedua kota itu telah terhubung dengan waktu tempuh 14 jam hingga 16 jam.
Di samping itu, ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar yang merupakan pelabuhan tol laut yang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
Segmen kedua, ia menambahkan, menghubungkan Manokwari-Mameh-Wasior hingga batas Provinsi Papua dengan panjang 475,81 km yang sudah terbangun sejak Desember 2017.
“Dari pembangunan beberapa tahun terakhir hingga saat ini, ruas jalan Trans Papua di segmen pertama tinggal 60 km atau sekitar 10 persen yang belum teraspal. Dengan kondisi jalan sekarang, maka waktu tempuh perjalanan dengan kendaraan mobil (double cabin) dari Sorong-Manokwari hanya 14 jam sampai 16 jam. Ini perlu diketahui masyarakat luas,” ungkap Tulak kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Jumat (30/11).
Ia mengklaim, untuk pembanguan jalan di segmen kedua sepanjang 475,81 km, mulai Manokwari-Wasior hingga batas Papua secara keseluruhan sudah terbangun. Namun, akunya, sekitar 330 km belum teraspal, mulai Mameh hingga batas Papua. meski begitu, tukasnya, waktu tempuh dari Mameh (Manokwari) ke Wasior sudah bisa 10 jam sampai 12 jam.
“Kalau tembus sampai perbatasan Papua dari Manokwari kurang lebih 17 jam. Sementara dari daerah perbatasan antara Papua Barat dan Papua ke Nabire yang jaraknya sekitar 210 km sudah dapat ditempuh 4 jam sampai 6 jam. Ruas jalan itu sudah beberapa kali kami lewati. Jadi, kalau di total mulai dari Sorong sampai ke Nabire bisa ditempuh sekitar 36 jam (non stop) dengan panjang jalan sekitar 1.300 km. Untuk pengerjaan ruas jalan dari batas provinsi ke Nabire sudah masuk wilayah kerja BPJN Wilayah VXIII Papua,” jelas Tulak.
Untuk pengerjaan di segmen kedua, tambah dia, pihaknya (Kementerian PUPR, red) tetap memprioritaskan pengaspalan secara bertahap dan pembangunan sekitar 72 jembatan yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2019. Jembatan itu, kata dia, rata-rata bentang menengah dan pendek, ditambah pembangunan gorong-gorong.
“Sekali pun tidak bisa tuntas sekaligus karena ada prioritas lain, seperti pembangunan jembatan dan gorong-gorong, pengaspalan jalan masih terus kita lanjutkan,” tuturnya.
Dalam proses pembangunan jalan dan jembatan di ruas Trans Papua Barat, Tulak tidak menampik jika pihaknya bersama rekanan, sering dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Untuk menghadapi kesulitan di lapangan, BPJN dan rekanan selalu berinovasi merampungkan tahapan pembangunan jalan Trans Papua Barat yang sudah dianggarkan.
Tantangan itu, ia merincikan, diantaranya kondisi geografis Papua Barat yang bergunung, berbukit, dan daerah lembah. Kesulitan lain, jelas dia, yakni ketersediaan material yang tidak merata. Misalnya, di Manokwari, material pasir dan batu banyak, tapi di Sorong, sebagian material justru pernah didatangkan dari Palu.
“Untuk mengatasi tantangan yang ada, kita perlu lakukan strategi. Kita berinovasi agar material lokal yang daerahnya susah material pasir dan batu bisa dioptimalkan, seperti pemanfaatan tanah kapur yang dicampur semen untuk lapisan pondasi jalan sebagaimana dilakukan di wilayah Maybrat. Inovasi ini juga akan kita kembangkan di Fakfak, karena sebagian material ke Fakfak masih didatangkan dari Seram,” sebut Tulak.
Untuk mengatasi faktor cuaca yang kurang mendukung dalam proses pembangunan jalan dan jembatan, seperti curah hujan, Tulak mengingatkan supaya rekanan mengatur jadwal pengerjaan, khususnya pengerjaan yang sensitif supaya dilakukan di saat musim kemarau.
“Ketika tantangan itu gunung, tentu kita berinovasi dengan metode bagaimana mendesain agar badan jalan itu aman dan nyaman dilalui. Di segmen kedua kita banyak menggunakan material lokal, khususnya saat pembangunan jembatan, karena jembatan yang akan dibangun masih banyak semi permanen yang memakai material dari kayu,” paparnya.
Ditanya tentang tuntutan ganti rugi hak ulayat yang sering menyulitkan rekanan untuk mengeksekusi pembangunan jalan dan jembatan di lapangan, ia berharap semua stakeholder ikut mensosialisasikan capaian pembangunan jalan Trans Papua Barat, sehingga masyarakat memahami manfaat pembangunan jalan.
Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah daerah ikut berperan melakukan pendekatan terhadap masyarakat jika ada persoalan ganti rugi hak ulayat. Sebab, jelas Tulak, dalam pembangunan jalan Trans Papua Barat, pihaknya telah melibatkan masyarakat lokal untuk pemeliharaan jalan dan semampu pihak BPJN Manokwari sudah mengakomodir pengusaha asli Papua terlibat dalam pembangunan jalan Trans Papua Barat yang dominan bertumpu pada penggunaan alat berat.
“Sekali pun demikian, pengerjaan item lain dengan melibatkan kelompok masyarakat atau gereja, sudah kami coba agar lebih optimal lagi,” terang Tulak.
Ia menambahkan, dengan terbuka aksesnya jalan Trans Papua Barat, maka sektor-sektor lain di sepanjang jalan sudah mulai berkembang, baik pemukiman, perkebunan dan pertanian serta semakin terjangkaunya destinasi wisata Papua Barat.
Diutarakan Tulak, bertumbuhnya perkampungan baru dan terbukanya akses ke destinasi wisata baru, tentu didukung karena adanya akses jalan, seperti adanya wisatawan yang datang ke Km 260, wisata Gunung Petik Bintang. Di segmen kedua bisa dilihat semakin banyak yang berkunjung ke Gunung Botak dan destinasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih hingga ke Pulau Roon dan Pulau Rumberpon di Kabupaten Teluk Wondama.
“Kalau kita dari Sorong ke Kumurkek dan Arfu menggunakan kendaraan sudah bisa ditempuh. Konektivitas jalan juga akan terus kita tingkatkan dari Windesi ke Kaimana dan Fakfak, sehingga suatu saat semua kabupaten dan kota sudah bisa tersambung ke Manokwari, terkecuali Raja Ampat. Setidaknya, dengan kondisi jalan saat ini, geliat ekonomi sudah mulai terliat di sepanjang jalan Trans Papua Barat,” katanya.
Dirinya menambahkan, untuk kondisi ruas jalan dari Fakfak melalui Kaimana menuju Windesi sekitar 160 km dari panjang jalan sekitar 600 km dari Fakfak ke Windesi, masih dalam kondisi hutan, lainnya beraspal, dan masih yang kondisi tanah yang dibangun secara bertahap.
“Kita berharap anggaran kita tidak berkurang di tahun 2019 agar pembangunan terus dipacu, sehingga target kita tahun depan ruas Trans Papua di Provinsi Papua Barat dapat teraspal 67 persen, dan pembangunan jembatan tuntas yang sebagiannya dibangun semi permanen,” ujar Tulak dengan optimis.
Atas capaian progress pengerjaan pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan data yang diterima Tabura Pos, kondisi terkini jalan Trans Papua Barat untuk segmen pertama Sorong-Maybrat sudah teraspal 90,38 persen dari total panjang 594,81 km, sedangkan jembatan yang terbangun permanen dan semi permanen sebanyak 147 jembatan dan yang belum terbangun 4 jembatan.
Selanjutnya, di segmen kedua yang menghubungkan Manokwari-Mameh-Wasior hingga batas Provinsi Papua sepanjang 148,21 km sudah beraspal dan sisanya dengan panjang 327,61 km masih permukaan tanah dari total panjang jalan 475,81 km.
Untuk jembatan permanen dan semi permanen yang terbangun sebanyak 184, sisa belum terbangun hingga ke daerah perbatasan Provinsi Papua, tepatnya di simpang Goro atau Kampung Muri, Provinsi Papua sebanyak 72 jembatan dengan bentang menengah dan pendek. [K&K-R1]
