Manokwari, TP – Hampir setiap tahun penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Manokwari mengalami keterlambatan. Hal itu karena tidak didukung dengan adanya data yang valid.
Untuk itu, kehadiran integrasi data perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk aplikasi sistem digital diharapkan dapat menjawab persoalan itu.
Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari, Yohan Warijo mengungkapkan, setiap tahun, tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah mengalami keterlambatan.
Hal itu banyak diakibatkan karena persoalan data. Akibat lainnya, saat penyusunan perencanaan pembangunan terjadi keterlambatan memasukkan perencanaan.
Selain itu, setelah kegiatan monitoring laporan keterangan pertanggungjawaban terlembat dibuat karena data. “Saya menilai data menjadi penting untuk menyusun perencanaan. Perencanaan tidak bisa dilakukan tanpa data. Tapi selama ini data belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan mengalami keterlambatan,” sebut Warijo saat sosialisasi dan desain Integrasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (Aplikasi Sistem Digital) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari di aula kantor Bappeda Kabupaten Manokwari, Minggu (2/12).
Dikatakannya, sudah ada aturan bahwa penyusunan perencanaan menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Jika tidak ada data evaluasi kegiatan penyusunan pada saat awal, akan menyulitkan tim penyusun menyelesaikan perencanaan pembangunan.
Sebab itu, tim harus bersurat ke OPD untuk meminta data yang dibutuhkan. Apabila sudah ada sistemnya, maka data-data sudah tersedia.
Dia menyebut fasilitas dan jangkauan internet di Manokwari sudah cukup baik. Meski diakuinya masih ada wilayah yang sulit mengakses internet. “Diharapkan kalau model ini dilaksanakan perencanaan akan tepat waktu,” katanya.
Melalui sistem aplikasi digital, data dan penghitungan pembiayaan pasti cepat didapat karena di Bappeda akan mengontrolnya melalui sistem. Begitu data masuk ke sistem, tinggal diakses di sistem.
“Dengan sistem ini, staf Bappeda tidak perlu lagi lembur karena data sudah ada sejak awal tahun dan musrenbang. Ini yang coba dibangun karena di kota lain sudah ada sistem ini. Saya ajak kita melihat ini sebagai bagian penting dalam proses perubahan untuk perencanaan pembangunan yang akan datang,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Manokwari ini.
Namun, ungkapnya masih ada satu masalah yang menjadi kendala, yakni perencanaan belum connect dengan penganggaran, sehingga staf Bappeda harus bekerja keras.
Jika perencanaan yang baik terintegrasi dengan anggaran, semua bisa dilakukan dengan cepat. “Ini perencanaan belum connect dengan anggaran, jadi biasanya perencanaan selesai anggaran belum habis,” tukasnya.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari, Tajuddin mengatakan, pembangunan yang dilakukan semua diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. sehingga harus berorientasi pada hasil atau pembangunan berorientasi sasaran.
Dikatakannya, perencanaan dan penganggaran harus berbasis pencapaian sasaran. Dan, Bappeda bertugas membantu bupati membuat kebijakan terkait perencanaan.
“Untuk pelaksanaan integrasi data, diperlukan payung hukum, minimal peraturan bupati. Untuk jangka pendek bisa peraturan bupati, tapi ke depan bisa dibuatkan dalam peraturan daerah,” sebutnya.
Ditegaskannya, semua OPD dan stakeholders harus ada data dan diinput ke dalam bank data. Selanjutnya, data itulah yang akan digunakan untuk menganalisa atau membandingkan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini.
“Dengan integrasi data ini, perbedaan data bisa diminimalisir. Kalau sistem ini berjalan, data akan diinput mulai dari kampung, sehingga bisa lebih akurat,” sebutnya.
“Salah satu strategi mewujudkan pembangunan mencapai sasaran adalah pembangunan berbasis kependudukan. Kalau data penduduk salah, maka ada kesulitan menghitung capaian pembangunan,” imbuhnya. (BNB-R3)
